Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, meliputi perumusan kebijakan teknis perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah sebagai berikut:
a. mengkoordinasikan penyusunan program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Indikator Kinerja Utama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Kabupaten, kebijakan Bupati dan kondisi obyektif sesuai ketentuan yang berlaku;
b. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. mengkoordinasikan pekerjaan yang sifatnya segera atas gangguan dan atau bencana;
e. memberikan rekomendasi izin di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
f. mengkoordinasikan laporan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
g. memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dibidang administrasi kependudukan dan
pencatatan sipil;
h. memberikan persetujuan/dispensasi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
i. mengupayakan peningkatan peran serta dan partisipasi masyarakat di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
j. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidangnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
k. mengusulkan, menunjuk, menetapkan dan melaksanakan pembinaan pejabat pengelolaan keuangan;
l. membina bawahan dalam pencapaian program Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan mampu melaksanakan tugas jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
m. mengevaluasi dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pada tahun yang sudah dan sedang berjalan berdasarkan rencana dan realisasi sebagai bahan dalam penyusunan sasaran tahun berikutnya;
n. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai yang menjadi bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi sasaran kinerja pegawai;
o. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
p. melaksanakan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
q. menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
s. melaporkan hasil pertanggungjawaban pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.